Artikel Pendidikan

Ilmu Waris : Ilmu yang Pertama Kali dicabut

Oleh : Maskur Rosyid, MA.Hk

Ilmu Waris atau Farā’idl adalah ragam ilmu pengetahuan Islam yang membahas tentang seluk-beluk pembagian harta warisan (tirkah). Waris atau (الارث) atau (الميراث) secara bahasa dimaknai sebagai tetap dan berpindah. Sementara secara istilah dimaknai sebagai berpindahnya harta seseorang (yang mati; pewaris) kepada orang lain (ahli waris) sebab adanya hubungan kekerabatan atau karena hubungan perkawinan (مصاهرة) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Sedangkan harta peninggalan atau harta warisan dikenal dengan tirkah (التركة) yaitu (a) segala yang dimiliki seseorang sebelum dia meninggal, baik berupa benda maupun hutang, hak atas harta, hak khiyar dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, dan qishash atau diyat. (b) segala hal yang menjadi miliknya karena kematiannya, dan (c) segala harta yang dimilikinya setelah dia meninggal.

Para ulama madzhab sepakat bahwa tirkah tersebut beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian pewaris, dengan syarat tidak ada hutang dan atau wasiat. Selain itu, mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang dan wasiat kepada ahli waris, namun berpeda pendapat dalam masalah hutang dan wasiat yang jumlahnya sama dengan tirkah. 1) Hanafiyah berpendapat bahwa bagian yang nilainya sama dengan jumlah hutang tidak dimasukkan ke dalam milik ahli waris. 2) madzhab al-Syāfi’iyyah dan mayoritas Hanābilah mengatakan bahwa pemilikan ahli waris masih ada dalam tirkah.

Kewarisan dalam Islam diatur dalam beberapa dalil sebagai berikut. Surah al-Nisā’ (4): 11-12, Surah al-Nisā’ (4): 176, Hadis Nabis Riwayat A’raj yang artinya; “Dari A’raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim), Hadis Nabi saw. riwayat al-Hākim yang artinya; “Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya”. (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim), dan Atsar Sahabat (Umar Bin Khattab) yang artinya “Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu beliau berkata, “Pelajarilah ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran”. (HR. Ad-Daruquthunī dan Al-Hakim)

 

Sejarah

Sistem pembagian waris sudah dikenal bahkan jauh sebelum Islam datang. Zaman Jahiliyah misalnya, bangsa Arab sudah menerapkan pembagian waris yang merugikan kaum wanita. Saat itu, yang berhak mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal dunia hanyalah kaum Adam. Namun, tidak semua laki-laki bisa memperoleh harta warisan. “yang boleh mewaris hanyalah laki-laki dewasa yang telah mahir naik kuda dan memanggul senjata ke medan perang serta memboyong harta ghanimah (rampasan perang)” ungkap Dr Moch Dja’far dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Menurut Dja’far, asalkan memenuhi syarat mampu berperang, seorang lelaki dewasa tidak peduli masuk kategori nasab, anak angkat, dan bahkan lahir di luar nikahpun dapat mewarisi.

Faktor-faktor  yang memungkinkan seseorang bisa menjadi ahli waris pada tradisi Arab Jahiliyah antara lain; pertama, nasab atau kerabat (bersyarat), kedua, anak angkat (bersyarat) dan ketiga, sumpah setia antara dua orang yang bukan kerabat dengan kata-kata.  Dengan demikian, meskipun anak kandung jika tidak bisa menunggang kuda atau berperang, dia tidak akan mendapatkan warisan. Sementara orang lain, jika terjadi sumpah maka orang lain tersebut berhak mendapatkannya. Bahkan perempuan tidak saja tidak mendapatkan warisan, ia menjadi benda yang diwariskan.

System tersebut kemudian diubah oleh Nabi Muhammad saw. dan sekaligus merombak sistem kepemilikan atas harta benda, khususnya harta pusaka. Menurut Ensiklopedi Islam, struktur masyarakat Arab pra-Islam amat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan, sehingga harta pusaka menjadi milik sukunya. Rasulullah saw. memperkenalkan sistem hukum pembagian waris yang sangat adil. Setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki harta benda. Selain itu, kaum perempuan juga berhak mewariskan dan mewarisi seperti halnya kaum Adam.

 

Waris di Era Awal Islam 

Sebelum turun Ayat Alqur’an tentang waris, di awal perkembangan Islam masih berlaku landasan pengangkatan anak dan sumpah setia untuk dapat mewarisi. “Lalu berlaku alasan ikut hijrah serta alasan dipersaudarakannya sahabat Muhajirin dan Ansar” papar Dja’far. Yang dimaksud dengan alasan ikut hijrah adalah jika seorang sahabat Muhajirin wafat maka yang mewarisinya adalah keluarga yang ikut hijrah. Sedangkan, kerabat yang tidak ikut hijrah tidak mewaris. Jika tidak ada satupun kerabatnya yang ikut hijrah maka sahabat Ansar lah yang akan mewarisinya.  Hal inilah maksud perbuatan Nabi saw. mempersaudarakan  sahabat Ansar dan Muhajirin. Di awal perkembangan Islam, Rasulullah saw. juga mulai memberlakukan hak waris-mewarisi  antara pasangan suami-istri.

Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur’an Surah al-Anfāl Ayat 75. Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia dihapuskan. Warisan atas alasan pengangkatan anak juga telah  dihapuskan sejak awal kedatangan Islam. Hal itu mulai diberlakukan sejak turunnya firman Allah SWT. yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Zaid bin Haris sebagai anak angkatnya. (QS. 33: 5, 37, dan 40).

Pada zaman sebelum ayat waris turun, Rasulullah saw. kedatangan isteri Sa’ad bin al-Rabi bersama dua anak perempuannya. Ia lalu berkata, “Ya Rasulullah, ini dua anak Sa’ad bin al-Rabi yang mati syahid pada Perang Uhud bersamamu. Paman mereka merampas semua harta mereka tanpa member bagian sedikitpun.” Rasul saw. kemudian menjawab “mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah ini.” Kemudian turun ayat tentang waris dalam Surah al-Nisā’ Ayat 11. Setelah turun ayat-ayat tentang waris itu maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (Ashāb al-Furūdl) yaitu anak laki-laki, perempuan, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu.

Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Alqur’an. Semua yang sudah diatur dalam Alqur’an bertujuan memberikan keadilan pada setiap orang. Selain itu, Rasul juga memerintahkan umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu waris ini. Dari Abū Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan, karena ilmu waris merupakan separuh ilmu. Ilmu waris adalah ilmu yang mudah dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku” (HR. Ibn Majah dan Daruquthni). Ilmu waris merupakan ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Islam. Cara mengangkatnya adalah dengan mewafatkan para ulama yang ahli dalam bidang ini. Orang yang paling menguasai ilmu waris di antara umat Rasulullah saw. adalah Zaid bin Tsabit.  Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dalam Ahkamul Mawarits: 1.400 Mas’alah Miratsiyah menyatakan bahwa para imam mazhab menjadikan Ziad bin Tsabit sebagai rujukan dalam ilmu waris.

 

Hukum Mempelajari Ilmu Waris

Terkait hukum perihal waris ini, kita dapat merujuk kepada hadis Nabi saw. yang artinya “pelajarilah al-faraidh dan ajarkannlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan di cabut dikalangan ummat ku” (HR. Ibn Majah dan Daruquthni) Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa ilmu waris merupakan ilmu yang sangat penting bahkan dikatakan separuh dari seluruh ilmu pengetahuan. Selain itu, ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali diangkat (dihilangkan) Allah SWT. dengan cara diwafatkannya para ahli ilmu waris. Hal ini sebab ilmu waris termasuk ilmu yang jarang bahkan sangat sedikit yang mengamalkannya. Dengan demikian, mempelajari ilmu tersebut menjadi sebuah kewajiban (fardhu kifayah).

Anjuran kewajiban mempelajari dan mengamalkan ilmu waris ini dikukuhkan oleh hadis Nabi saw. yang lain yaitu; hadis riwayat Ahmad, Al-Nasā`i dan Al-Dāruqthnī yang artinya “Pelajarilah Alquran dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.”  Hukum wajib mempelajari dan mengamalkan ilmu waris didasarkan pada redaksi hadis tersebut yaitu تعلموا dan علمو yang merupakan bentuk fi’il amr (perintah), sementara al-amr lil ījāb bahwa perintah menunjukkan pada hukum wajib. Adapun beberapa tujuan atau hikmahnya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis kedua yaitu menghindar atau minimal meminimalisir terjadinya perselisihan akibat harta waris.

 

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu yang pertama kali dihapus adalah ilmu waris. Ilmu waris dihapus sebab jarang dan bahkan tidak diamalkan oleh umat Islam. Cara Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang yang ‘alim dalam bidang ilmu waris. Oleh karena itu, Nabi saw. menganjurkan umat Islam (laki-laki dan perempuan) untuk mempelajarinya. Hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang dibebankan kepada seluruh umat Islam. Artinya, jika dalam satu daerah tidak ada seorang pun yang mengerti ilmu waris maka seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut terkena dosa.

Wa Allāh a’lam bi al-shawab

Islam, Kemanusiaan dan Ekonomi

Oleh : Maskur Rosyid, MA.Hk

Kemanusiaan adalah salah satu nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Prinsip kemanusiaan mengandung ciri-ciri: pertama, mengandung nilai keadilan yakni kemunusiaan yang berkeadilan dan kedua, mengandung nilai keberadaban, yakni kemanusiaan yang berkeadaban. Makna kemanusiaan kerap kali lebih jelas jika berhadapan dengan kasus-kasus yang bertentangan dengan perikemanusiaan. (M. Dawan Rahardjo, 1999: 49-50)

Berbeda dengan pandangan humanisme yang menyatakan “manusia itu adalah ukuran dari segala hal”, pusat dari arti penting (significance) dan wadah dari segala kebajikan, Islam menempatkan kemanusiaan sebagai sesuatu yang sekunder dari nilai tauhid. Ketuhanan yang dalam kehidupan sehari-hari diekspresikan sebagai kebenaran, keadilan dan keindahan. Tauhid adalah sumber dari prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah konsekuensi dari ketuhanan. Karena itu, Tuhanlah yang paling berhak menilai dan menempatkan manusia di antara semua makhluk-Nya. Atas dasar itu, maka sesungguhnya kehidupan manusia itu dimuliakan oleh Allah, karena salah satu prinsip ajaran kemanusiaan Islam adalah pemuliaan hidup. (QS. Al-Isrā’ (17): 70)

Sebenarnya sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia secara kuantitas dan kualitas telah serba mencukupi dan bahkan melimpah ruah, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk-makhluk lainnya. Tetapi manajemen terhadap sumberdaya tersebut oleh suatu kesatuan sosial dan politik kerap kali justru menciptakan kelimpahan yang berlebihan di satu pihak, dan kelangkaan serta kekurangan di pihak lain, terjadi perbedaan yang mencolok (gap) antara orang kaya yang sedikit jumlahnya dengan orang miskin yang besar jumlahnya. Ilmu ekonomi diciptakan untuk mengatur pengembangan sumberdaya dan distribusinya untuk seluruh manusia, setidak-tidaknya dalam kesatuan-kesatuan tertentu.

Selain pemuliaan hidup, prinsip ajaran kemanusiaan lainnya dalam Islam adalah persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Namun dalam kenyataannya, telah terjadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dalam sistem kasta. Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat dalam tahap perkembangan masyarakat itu selalu terdiri dari dua kelas yang antagonis, yakni kelas yang menindas dan yang ditindas. Dalam sosiologi-ekonomi juga dikenal stratifikasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat kemakmuran. Di tingkat nasional atau dunia terdapat pembagian masyarakat, paling tidak dalam tiga strategi, yaitu lapisan yang paling miskin dan papa (the desititute), lapisan miskin (the poor), lapisan tengah (the middle income group) dan lapisan kaya (the rich), bahkan sekarang ada pula lapisan yang teramat kaya (super rich). (M. Dawan Rahardjo, 1999: 53)

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan  manusia, karena dengan tingkat kekayaan atau pendapatan yang berbeda secara mencolok itu persamaan kedudukan menjadi tiada. Ketiadaan persamaan itu merupakan akibat dari sistem perbudakan atau dominasi (ar-riqa>b) yang bersifat menindas. Meskipun demikian Islam juga mengajarkan kebebasan dan keterbukaan akses terhadap sumberdaya dalam mencari rezeki. (lihat misalnya dalam al-Najm (53): 39 dan al-Jumu‘ah (62): 10)

Oleh karena itu, setiap orang dimotivasi untuk mengerjakan sesuatu guna memperoleh hasil atau prestasi. Sebagai konsekuensinya, akan terjadi persaingan antara individu dalam mengerjakan dan meraih sesuatu hasil kerja dan prestasi. Kebebasan tersebut, yang merupakan hak azasi manusia bisa menimbul-kan ketidaksamaan hasil. Timbulnya pelapisan masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan tak bisa dihindarkan. Dalam hal ini Islam dapat menerima perbedaan dalam perolehan rezki dan kekayaan. Namun Islam, atas dasar prinsip keadilan, yakni untuk menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat, menetapkan prinsip “pembersihan” harta benda, berupa zakat. Prinsip ini juga berakar dari paham kemanusiaan, yakni supaya kemanusiaan yang pincang akibat kemiskinan dapat dipulihkan kembali. (Adiwarman Azwar Karim, 2001: 34) Dengan demikain, prinsip kebebasan dan keadilan, juga merupakan bagian ketiga dan keempat dari kemanusiaan yang utuh.

Prinsip kemanusiaan yang kelima adalah kesatuan umat manusia. Prinsip kesatuan ini perlu dikemukakan, karena umat manusia saat ini dalam kenyataannya telah terbagi ke dalam suku-suku dan bangsa-bangsa. Selain itu manusia merupakan elemen hidup dan tidak dapat dikesampingkan dari sebuah sistem ekonomi.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan moral individu yang mengubah keseluruhan pandangan manusia tentang kehidupan dan memotivasinya untuk bertindak secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus menyediakan suatu sistem ekonomi yang manusiawi dan adil sehingga merestorasi martabat manusia.( M. Umer Chapra, 2000: xxv) Akan tetapi, suatu pertumbuhan ekonomi yang realistis bisa jadi tidak membantu mengurangi angka pengangguran kecuali jika terdapat gerakan serentak menuju kepada teknologi yang kondusif bagi terciptanya kesempatan kerja penuh, atau seperti yang dikatakan oleh Schumacher, “suatu teknologi dengan wajah manusia”. (F. Schumacher, 1973: 18) Barangkali hal ini menuntut penerapan dimensi manusia dalam semua bidang garap ekonomi yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi.

Problematika SDM Perbankan Syariah

STES NEWSOleh Cut Nurhalimah

PERBANKAN syariah adalah lembaga bank yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran atau pendirian perbankan syariah, hendaklah bertolak dari kondisi obyektif dengan adanya keputusan umat atau tuntutan perekonomian. Kemudian, agar bank syariah bisa bertahan dan berkembang, pengelolaan kelembagaannya haruslah kredibel dan pelaksanaan kegiatan usahanya haruslah profesional. Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia, tentunya harus ada dukungan dari manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sebab, tidak mungkin suatu bank syariah dapat mencapai kesuksesan tanpa manajemen SDM syariah yang berkulitas.

Satu problema yang tak kalah rumit dihadapi bank syariah, yaitu: Pertama, persoalan sumber daya manusia. Dalam hal ini maraknya perbankan syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan SDM yang memadai. Terutama SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syariah. Kedua, kurangnya akademisi perbankan syariah, di mana banyak pendidikan yang lebih berorientasi pada pengenalan ekonomi konvensional dari pada ekonomi Islam, yang pada gilirannya perhatian terhadap ekonomi Islam khususnya perbankan syariah terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia (insani) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak SDM yang selama ini terlibat dalam institusi syariah, tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.

Semangat keislaman
Satu faktor yang menentukan peningkatan kinerja lembaga bank adalah tersedianya SDM dan infrastruktur pendukung yang berkualitas. SDM yang berkualitas yang dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang secara keilmuan paham tentang konsep bank syariah dan ekonomi syariah, dan secara psikologis dia memiliki semangat keislaman yang tinggi. SDM yang hanya mengerti tentang ilmu bank syariah dan ekonomi syariah saja, tetapi tidak memiliki semangat keislaman yang tinggi, maka ilmunya bagai tidak ada ruh. Sehingga dalam beraktivitas sehari-hari dia tidak ada rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap kemajuan bank syariah.

Sebaliknya, SDM yang hanya memiliki semangat keislaman yang tinggi tetapi tidak memiliki ilmu tentang bank syariah atau ekonomi syariah, dia bagaikan orang yang berjalan tanpa arah. Sampai saat ini masih jarang praktisi perbankan syariah yang memiliki kedua hal tersebut. Sehingga bank syariah harus mulai berpikir untuk mengembangkan SDM yang dimiliki agar seimbang kemampuannya dalam ilmu bank syariah dan secara psikologis juga mampu membangun semangat keislaman dalam dirinya.

Upaya mempersiapkan kualifikasi SDM perbankan syariah di masa depan, terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan keterampilan saja, namun yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalaninya. Pemahaman dan perwujudan tidak nyata dari nilai-nilai moral agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku perbankan syariah masa depan.

Dengan memahami simpul-simpul permasalahan yang terjadi dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan kualitas SDM perbankan syariah, perlu difokuskan pada upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan pemahaman aspek-aspek yang terkait, seperti pemegang saham serta pengelola/pengurus perbankan syariah. Tantangan dan sekaligus peluang besar yang memerlukan perjuangan dengan nilai ibadah yang tinggi, perlu secara terus menerus dilakukan oleh kalangan lembaga keuangan dan pendidikan syariah dalam rangka menumbuhkan SDM perbankan syariah yang ikhsan, guna memantapkan pengembangan usaha perbankan syariah untuk dapat mengatasi persaingan dalam lingkungan mekanisme pasar, baik Nasional maupun global.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan sebuah upaya yang serius dalam rangka pengembangan bank syariah ke depan: Pertama, peningkatan kualitas SDM di bidang perbankan syariah. Salah satunya perlu mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik perbankan syariah dalam rangka meningkatkan integritas bank syariah di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak yang concern terhadap keberadaan dan pengembangan bank syari’ah baik dari kalangan pemerintah, ulama, praktisi perbankan terutama kalangan akademisi. Dan, ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah, yang mampu secara legalitas maupun materi, untuk mendirikan Bank Umum Syariah di seluruh pelosok negeri.

Butuh SDM ikhsan
SDM yang dibutuhkan oleh perbankan syariah adalah sosok SDM yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dan dipadukan dengan kapabilitas syariah. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa secara ideal, lembaga keuangan syariah ke depan akan sangat membutuhkan SDM yang ikhsan.

Upaya membangun SDM perbankan syariah yang ikhsan, di masa yang akan datang adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini seharusnya dilakukan bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan profesi para pelaku bisnis lembaga keuangan syariah, serta dunia pendidikan. Dengan demikian, dunia pendidikan harus ikut berperan aktif dan proaktif dalam membentuk dan menyediakan SDM yang berkualifikasi ikhsan tersebut.

Dalam praktiknya, hingga saat ini kebanyakan SDM di lembaga keuangan syariah tidak berasal dari lulusan ekonomi Islam, tapi dari jurusan lain. Pengetahuan syariah mereka umumnya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan secara internal oleh bank atau kursus-kursus singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah. Inilah yang harus mendapat perhatian dari kita semua, yakni mencetak SDM yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mugkin dapat berjalan bila tidak di dukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

Peran SDM dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentignya SDM dalam organisasi. SDM sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri.

SDM perbankan syariah diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi oleh sifat-sifat yang dapat dipercaya (amanah), memiliki integritas yang tinggi (shiddiq), dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan (tabligh), serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal (fathanah). Oleh karena itu, idealnya SDM yang bekerja di bank-bank syariah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi di bidang keuangan, serta memahami prinsip-prinsip syariah.

* Cut Nur Halimah, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Email: cut.ima49@yahoo.com

Sumber

BANK SYARIAH ANTI GALAU

stes article

Pendahuluan

Nilai tukar rupiah belakangan ini sudah diatas Rp 10.000, hal ini mencerminkan bahwa perekonomian kita sangat rentan  terhadap gejolak mata uang dollar. Kenapa demikian, karena   aktifitas bisnis yang dilakukan di dunia selama ini adalah tidak terlepas dari sistem ekonomi liberalis/kapitalis yang dijadikan acuan untuk bertransaksi. Mengingat yang melatar belakangi terjadinya transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) salah satunya adalah liberalisme ekonomi melalui perdagangan luar negeri.[1]

Namun kenyataannya setelah sistem liberalis itu digunakan terjadi krisis dunia berkepanjangan dan berkelanjutan yang diawali dari Negara Amerika Latin, sebagai contoh Argentina, Mexico dan masuk ke Asia yang terjadi Isu mengenai transmission of financial crisis muncul kembali dengan adanya krisis keuangan di Asia. Bangkrutnya beberapa perusahaan dan devaluasi bath mengawali krisis di Thailand Juli 1997 (Kleimeier, Lehnert dan veraschoor, 2003) tidak hanya terbatas mempengaruhi sektor keuangan di Thailand tetapi juga telah menyebar menjadi krisis keuangan di negara Asia lainnya. [2]

Sebelum 1997, pertumbuhan ekonomi nasional meningkat secara pesat, Kurs rupiah Icenderung stabil, investasi asing terus meningkat, swasta diberi kesempatan meminjam kepada kreditur asing. Stabilnya nilai rupiah itu membuat para peminjam merasa tidak perlu untuk melindungi nilainya terhadap mata uang asing atau bahasa teknisnya rupiah tidak di-hedging.  Tidak adanya perlindungan terhadap rupiah itu belakangan membawa musibah, tatkala Indonesia dihantam krisis moneter. Gonjang-ganjing itu diawali pada Juli 1997.  Waktu itu mata uang sejumlah negara Asia, yaitu Korea Selatan, Thailand, Malaysia, menurun drastis. Nilai tukarnya terhadap mata uang asing terutama dolar, jatuh. Gonjang-ganjing moneter itu merembet ke Indonesia. Peristiwanya diawali dengan merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang dolar. Gejolak kurs itu banyak bank mengalami rugi, terutama mereka yang mempunyai pinjaman mata uang asing.  Bank-Bank yang tidak melindungi nilai kurs pinjaman vauta asingnya, jumlahnya sangat banyak. Mereka rugi besar, akumulasi kerugian bank akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow) menyebabkan kesulitan likuiditas. Perusahaan-Perusahaan yang mempunyai pinjaman jangka pendek dalam valas, baik kepada kredit luar negeri maupun kepada bank-bank dalam negeri, juga kena imbasnya. Mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Akumulasi kerugian karena gejolak nilai tukar, ditambah memburunya cash flow akibat banyaknya kredit bermasalah, menyebabkan terjadinya lingkaran setan krisis  ekonomi keuangan dan perbankan. Kebijakan pengetatan likuiditas yang diambil pemerintah menyebabkan terjadinya kelangkaan likuiditas di Perbankan. Akibatnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) melonjak tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya penarikan rupiah besar-besaran pada sejumlah bank untuk membeli Dolar Amerika. Ini mengakibatkan banyak bank yang melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), dimana beberapa bank saldonya di Bank Indonesia mengalami saldo debet. Akibatnya hampir seluruh bank menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar Maka pada penghujung krisis Presiden Republik Indonesia membuat keputusan agar Menteri Keuangan dan Bank Indonesia memberikan bantuan kepada bank-bank yang kekurangan likuiditas dan modalnya

Krisis keuangan-pun melanda Amerika Serikat dan dan sekutunya Eropa.KhususAmerika Serikat sebagai negara yang mempelopori sistem liberalisme sedang mengalami kesulitan keuangan, dimana hutang Amerika Serikat per 1 Juni 2010  Sam tersebut.

Disamping itu Pejabat Departemen Kehakiman di Washington Amerika Amerika Serikat telah menahan 485 orang yang terlibat kredit perumahan. Kekacauan kredit di sektor perumahan menjadi pemicu utama krisis ekonomi Amerika Serikat pada September 2008, yang menjalar keseluruh dunia.[3]

Inilah jawaban dari bukti kesombongan manusia yang tidak mau menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat ke 2, yang artinya; “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.   Dan juga dari penggalan ayat 185 (surat Al-Baqarah), disebutkan bahwa; “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)……………”

 

Bank Syariah Ditengah Kegalauan Ekonomi Dunia

 

Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya senantiasa mengacu kepada prinsip syariah Islam.  Prinsip Syariah Islam bersumber dari Al-Qur’an dan As-sunnah ditambah dengan Qiyas dan Ijma.  Secara operasional produk yang ditawarkan  perbankan syariah adalah bagi hasil dan jual beli yang mengacu kepada pelarangan riba, gharar dan maysir.  (Ini akan dibahas pada buletin terbitan berikutnya).

Sedangkan kata galau  menggambarkan situasi yang menggelisahkan. Situasi yang sama sekali tidak diharapkan, dengan ciri;  cemas, gelisah dan apa yang dilakukan serba salah.

 

Padahal kita sudah diingatkan Al-Qur’an dalam surat An-Nas : 1 – 6; yang artinya, “Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Robb-nya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kedalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia.'”

 

Syaitan memang hobi menggoda manusia dengan cara membisikkan kegalauan dalam dada kita. Artinya, syaitan itu memang  membisikkan dalam dada kita keburukan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kegalauan. Padahal kegalauan itu tidak perlu terjadi jika kita  berlindung pada Allah Swt. dari segala keburukan yang telah atau akan menimpa diri kita.

 

Sedangkan maksud dari judul Bank Syariah ditengah kegalauan ekonomi dunia, bahwa dalam praktiknya Bank Syariah telah terbukti tahan terhadap krisis ekonomi dan keuangan baik tahun1997 dan tahun 2010 yang berkepanjangan yang pada akhirnya menjadi krisis global.  Ekonomi Islam melalui Bank Syariah menjadi pilihan dalam mengatasi krisis ekonomi dan keuangan global dimaksud. Dimana saat ini sudah banyak negara-negara yang berpenduduk non muslim menerapkan sistem ekonomi Islam dengan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan pilihannya. Disamping itu Bank Syariah berorientasi dunia dan akherat (falah oriented), dimana dalam konsep dan praktiknya tidak memisahkan antara ilmu dan agama dengan kata lain Bank Syariah tidak kering dengan nilai-nilai spirituil. Disinilah letak ketidakgalauannya, dimana segala sesuatunya tidak terlepas dari sandaran Al-Qur’an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma.  Artinya kalaupun ada konsep atau praktik Bank Syariah dalam ijtihad-nya itu salah masih mendapat nilai 1 (satu) dan kalau benar nilainya 2 (dua).

Sedangkan dari sisi perkembangannya Bank Syariah di Indonesia cukup menggembirakan, dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui Outlook Perbankan Syariah 2012;  Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (Bank Umum Syariah), 23 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 154 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) , dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 office chanelling.

 

Kesimpulan

1. Manusia tidak sepenuhnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pentunjuk  

    manusia

2. “Seandainya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, tentu kami akan membuka  

    baginya berkah-berkah dari langit dan bumi ……..” (Al-A’raf : 96).  

Drs. H. Muklis, M.M.



[1]Amir MS, Pengetahuan ekspor dan impor teori dan aplikasi, aksara, 2001

[2]Kleimeier, Stefanie, Thorsten, Lehnert  dan Wilem F.C. Verschoor, 2002

[3] Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, tahun 2011