Islam, Kemanusiaan dan Ekonomi

Oleh : Maskur Rosyid, MA.Hk

Kemanusiaan adalah salah satu nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Prinsip kemanusiaan mengandung ciri-ciri: pertama, mengandung nilai keadilan yakni kemunusiaan yang berkeadilan dan kedua, mengandung nilai keberadaban, yakni kemanusiaan yang berkeadaban. Makna kemanusiaan kerap kali lebih jelas jika berhadapan dengan kasus-kasus yang bertentangan dengan perikemanusiaan. (M. Dawan Rahardjo, 1999: 49-50)

Berbeda dengan pandangan humanisme yang menyatakan “manusia itu adalah ukuran dari segala hal”, pusat dari arti penting (significance) dan wadah dari segala kebajikan, Islam menempatkan kemanusiaan sebagai sesuatu yang sekunder dari nilai tauhid. Ketuhanan yang dalam kehidupan sehari-hari diekspresikan sebagai kebenaran, keadilan dan keindahan. Tauhid adalah sumber dari prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah konsekuensi dari ketuhanan. Karena itu, Tuhanlah yang paling berhak menilai dan menempatkan manusia di antara semua makhluk-Nya. Atas dasar itu, maka sesungguhnya kehidupan manusia itu dimuliakan oleh Allah, karena salah satu prinsip ajaran kemanusiaan Islam adalah pemuliaan hidup. (QS. Al-Isrā’ (17): 70)

Sebenarnya sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia secara kuantitas dan kualitas telah serba mencukupi dan bahkan melimpah ruah, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk-makhluk lainnya. Tetapi manajemen terhadap sumberdaya tersebut oleh suatu kesatuan sosial dan politik kerap kali justru menciptakan kelimpahan yang berlebihan di satu pihak, dan kelangkaan serta kekurangan di pihak lain, terjadi perbedaan yang mencolok (gap) antara orang kaya yang sedikit jumlahnya dengan orang miskin yang besar jumlahnya. Ilmu ekonomi diciptakan untuk mengatur pengembangan sumberdaya dan distribusinya untuk seluruh manusia, setidak-tidaknya dalam kesatuan-kesatuan tertentu.

Selain pemuliaan hidup, prinsip ajaran kemanusiaan lainnya dalam Islam adalah persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Namun dalam kenyataannya, telah terjadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dalam sistem kasta. Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat dalam tahap perkembangan masyarakat itu selalu terdiri dari dua kelas yang antagonis, yakni kelas yang menindas dan yang ditindas. Dalam sosiologi-ekonomi juga dikenal stratifikasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat kemakmuran. Di tingkat nasional atau dunia terdapat pembagian masyarakat, paling tidak dalam tiga strategi, yaitu lapisan yang paling miskin dan papa (the desititute), lapisan miskin (the poor), lapisan tengah (the middle income group) dan lapisan kaya (the rich), bahkan sekarang ada pula lapisan yang teramat kaya (super rich). (M. Dawan Rahardjo, 1999: 53)

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan  manusia, karena dengan tingkat kekayaan atau pendapatan yang berbeda secara mencolok itu persamaan kedudukan menjadi tiada. Ketiadaan persamaan itu merupakan akibat dari sistem perbudakan atau dominasi (ar-riqa>b) yang bersifat menindas. Meskipun demikian Islam juga mengajarkan kebebasan dan keterbukaan akses terhadap sumberdaya dalam mencari rezeki. (lihat misalnya dalam al-Najm (53): 39 dan al-Jumu‘ah (62): 10)

Oleh karena itu, setiap orang dimotivasi untuk mengerjakan sesuatu guna memperoleh hasil atau prestasi. Sebagai konsekuensinya, akan terjadi persaingan antara individu dalam mengerjakan dan meraih sesuatu hasil kerja dan prestasi. Kebebasan tersebut, yang merupakan hak azasi manusia bisa menimbul-kan ketidaksamaan hasil. Timbulnya pelapisan masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan tak bisa dihindarkan. Dalam hal ini Islam dapat menerima perbedaan dalam perolehan rezki dan kekayaan. Namun Islam, atas dasar prinsip keadilan, yakni untuk menciptakan keseimbangan baru dalam masyarakat, menetapkan prinsip “pembersihan” harta benda, berupa zakat. Prinsip ini juga berakar dari paham kemanusiaan, yakni supaya kemanusiaan yang pincang akibat kemiskinan dapat dipulihkan kembali. (Adiwarman Azwar Karim, 2001: 34) Dengan demikain, prinsip kebebasan dan keadilan, juga merupakan bagian ketiga dan keempat dari kemanusiaan yang utuh.

Prinsip kemanusiaan yang kelima adalah kesatuan umat manusia. Prinsip kesatuan ini perlu dikemukakan, karena umat manusia saat ini dalam kenyataannya telah terbagi ke dalam suku-suku dan bangsa-bangsa. Selain itu manusia merupakan elemen hidup dan tidak dapat dikesampingkan dari sebuah sistem ekonomi.

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan moral individu yang mengubah keseluruhan pandangan manusia tentang kehidupan dan memotivasinya untuk bertindak secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus menyediakan suatu sistem ekonomi yang manusiawi dan adil sehingga merestorasi martabat manusia.( M. Umer Chapra, 2000: xxv) Akan tetapi, suatu pertumbuhan ekonomi yang realistis bisa jadi tidak membantu mengurangi angka pengangguran kecuali jika terdapat gerakan serentak menuju kepada teknologi yang kondusif bagi terciptanya kesempatan kerja penuh, atau seperti yang dikatakan oleh Schumacher, “suatu teknologi dengan wajah manusia”. (F. Schumacher, 1973: 18) Barangkali hal ini menuntut penerapan dimensi manusia dalam semua bidang garap ekonomi yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *